Moeldoko Beber Fakta Pilpres, Sebut Prabowo Dipilih 78% Karyawan BUMN dan 72% ASN

oleh

MEDAN.com – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat bicara soal materi gugatan pasangan calon Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi (MK).

Mantan Panglima TNI itu merasa heran dengan poin nomor 39 dalam materi gugatan yang dilayangkan.

Keheranan Moeldoko bukan tanpa alasan. Pasalnya, dalam poin tersebut tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyebut bahwa Joko Widodo sebagai capres petahana melakukan pelanggaran Pemilu dan kecurangan masif.

Kecurangan yang dimaksud di antaranya, ketidaknetralan aparatur negara, Polri dan intelijen serta penyalahgunaan birokrasi dan BUMN.

Moeldoko berpendapat bahwa hasil Pemilu 2019 tidak menunjukkan demikian. Ia pun mengungkapkan fakta baru tentang hasil Pilpres.

“Dibilang mengerakkan BUMN. Tahu enggak (karyawan) BUMN yang memilih 02 itu berapa? 78 Persen. Dibilang menggerakkan ASN. Tahu enggak 72 persen ASN itu milih 02,” ujar Moeldoko saat dijumpai di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

“Dibilang menggerakkan Polri? Buktinya di Aceh, NTB, Sumatera Barat kalah telak. Mana yang digerakkan? Di mana menggerakkannya? Karena kalau menggerakkan, kami menang 100 persen,” lanjut dia.

Moeldoko mengatakan, fakta tersebut juga sudah ramai di pemberitaan.

Banyak pemberitaan yang menunjukkan suara Jokowi-Ma’ruf kalah di TPS yang berada di kompleks militer, kompleks permukiman PNS dan sebagainya.

Moeldoko pun mengakui sudah membahas poin permohonan gugatan Pemilu di MK itu dengan Presiden Jokowi.

“Presiden ngecek saja, perkembangan terakhir di MK seperti apa,” ujar Moeldoko.

Diketahui, berdasarkan pleno hasil rekapitulasi yang diumumkan KPU, Jokowi-Ma’ruf memperoleh suara sebesar 85.607.362 atau sekitar 55,50 persen. Sementara Prabowo-Sandiaga mencapai 68.650.239 suara.

Jokowi-Ma’ruf mengungguli Prabowo-Sandiaga dengan selisih suara sebanyak 16.957.123, jumlah suara sah mencapai 154.257.601.

Menyikapi hasil itu, Prabowo-Sandiaga mengajukan gugatan ke MK. Dalam bukti yang diajukan di antaranya, akun Twitter Polri yang disebut membentuk tim buzzer untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin. BPN menganggap Polri tidak netral dalam kontestasi politik kali ini.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo membantah tuduhan tersebut. Ia pun menantang dan meminta kubu 02 membuktikan ketidaknetralan Polri dalam persidangan.

“Silakan nanti dibuktikan di persidangan, silahkan. Kalau misalkan itu punya datanya, punya bukti, silahkan,” ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2019).

Selain Polri, BPN juga menganggap aparat intelijen tidak netral. Tim hukum BPN menyodorkan bukti pidato SBY terkait ketidaknetralan intelijen.

Menurut BPN, keberpihakan intelijen berpihak kepada 01 akan dirinci dalam pembuktian di MK.(*)

Uri.co.id “Moeldoko: Karyawan BUMN yang Memilih 02 Itu 78 Persen!” ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!