Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, DKPP Gelar Empat Persidangan di Sumut

oleh

Uri.co.id, MEDAN – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakuan sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan sejumlah penyelenggara Pemilu di Sumut.

Kepada /www.Uri.co.id, Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Sumut, Nazir Salim Manik mengatakan pihaknya telah melakukan sidang sekaligus pendalaman dari dua dugaan pelanggaran.

Keduanya yaitu terkait pengaduan terhadap pelanggaran kode etik oleh Bawaslu RI, Bawaslu Sumut, Bawaslu Tobasa dan KPU Tobasa terkait caleg narapidana koruptor yang tidak masuk Daftar Calon Tetap (DCT).

Kasus kedua yang ditangani hari ini, ujar Nazir yaitu perkara tercecernya kotak suara di Kabupaten Serdang Bedagai dengan teradu KPU Serdangbedagai.

“Besok kita akan menyidangkan dugaan pelanggaran dengan teradu KPU Gunungsitoli mengenai kasus Pergantian Antar Waktu (PAW) dan Oknum Anggota Bawaaku Binjai yang diduga masih aktif di parpol,” ujarnya di Sekretariat KPU Sumut, Senin (27/5/2019).

Nazir menjelaskan sidang yang dipimpin langsung Ketua DKPP RI Harjono itu mengatakan persidangan dilakukan untuk melakukan pendalaman dugaan pelanggaran.

“Kita telah dalami bukti surat menyurat kemudian pernyataan baik teradu dan pengadu setelah itu kita memberikan pendapat dan rekomendasi kepada DKPP di pusat,” ucapnya.

Pada kasus pertama yang menimpa Bawaslu RI, Bawaslu Sumut, KPU Tobasa dan Bawaslu Tobasa menurut Nazir pihak Bawaslu RI telah meminta waktu persidangan khusus di hari lain.

Sedangkan untuk kasus kedua, pihak teradu yaitu KPU Serdangbedagai dan Bawaslu Sergai sebagai pengadu diminta untuk menuangkan pernyataan dalam dokumen tertulis yang nantinya dibahas pada pleno DKPP.

“Sejauh ini dua sidang tersebut berjalan lancar. Tidak ada saling berbantahan. Besok akan kita gelar sidang untuk kasus ketiga dan keempat,” katanya.

Nazir menjelaskan jika nantinya penyelenggara terbukti melanggar kode etik, maka sanksi yang dapat diberikan yaitu berupa surat peringatan, sedangkan untuk pelanggaran berat yaitu berupa pemberhentian.

“Kita tidak boleh spesifikasi,semuanya kebebasan hakim dalam menelaah kasuz yang akan diputuskan dalam pleno. Ini menyangkut nasib orang,”ujarnya.

Sementara itu terkait kasus kedua yang menimpa KPU Serdangbedagai, setelah dikonfirmasi, Ketua KPU Sergai, Edrian Wirajaya mengaku dirinya tidak berada di lokasi pada peristiwa tercecernya kotak suara.

Ia menjelaskan, saat itu dirinya sedang berada di Kota Medan untuk menghadiri rapat kordinasi bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

Selain itu, ia mengaku pemindahan kotak suara tanpa koordinasi dengan Bawaslu dan Polres untuk pengamanan.

“Tidak ada kordinasi untuk pemindahan kotak suara dari gudang satu ke gudang lainnya,” katanya.

Di lain pihak, Ketua Bawaslu Sergai, Suhaimi sebagai pelapor mengatakan pihaknya mulai mengetahui adanya kotak suara tercecer saat pemindahan kotak suara pada 16 Mei 2019.

“Satu hari setelah kejadian kami baru tahu adanya tercecer kotak suara,” ujarnya.

(gov/Uri.co.id) ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!