Cuit di Twitter: Buat Apa Bayar Pajak Motor, Kalau Prabowo Tak Jadi Presiden, Akun Dahnil Diretas

oleh

Uri.co.id – Postingan dalam akun Twitter Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku dibajak.

Ia mengungkapkan ada sekelompok orang yang membajak akun Twitternya, Jumat (24/5/2019).

Ada beberapa cuitan di timeline akun Twitternya yang sangat bertentangan dengan garis perjuangannya selama ini.

“Sore ini pasca-konpres terkait dengan gugatan MK, saya kembali tidak bisa akses akun Twitter saya,” ujar Dahnil kepada awak media, Jumat (24/5/2019).

Dahnil mengungkapkan peretasan akun Twitter-nya itu sudah terjadi sejak Kamis (23/5) malam.

Namun, pada Jumat pagi tadi, ia mengaku sudah bisa kembali mengakses akunnya.

“Semua tweet sore tadi setelah konpres di Kertanegara bersama Bang Sandi bukan dari saya, dan akun saya tidak di bawah kendali saya,” tegas dia.

Sebelumnya juru bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak yang mengembar-gemborkan untuk menolak bayar pajak, jika Prabowo tidak menjadi presiden.

“Buat Apa Bayar Pajak Motor Kalau Prabowo Tidak Jadi Presiden ?? Masa saya harus bayar pajak ke pemerintahan rezim china ? #AyoHindariPajakMotor,” cuit Dahnil A Simanjuntak dalam akun Twitternya.

Dia juga meminta untuk tidak menganggap remeh anak vespa sarungan. 

Bahkan dia juga menulis, nada yang tidak patut dicontoh, kalau naik motor gak perlu pakai helm. Cukup pakai peci sebagai pelindung kepala.

“Jangan Anggap Remeh Anak Vespa Sarungan , Jadi Buat apa bayar pajak ? Naik Motor Juga Ga perlu pakai helm, cukup peci melindungi kepala.”

“Peci lebih sakti daripada helm. Petugas akan takut dengan pengendara bersarung,” tulisnya dalam cuitannya.

Sebelumnya ajakan untuk tidak membayar pajak pernah disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arif Poyuono.

Ajakan itu untuk meminta pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar tidak mengakui hasil Pilpres 2019.

Pendukung Prabowo-Sandiaga, kata Arief, juga tidak perlu mengakui pemerintah yang terbentuk pada periode 2019-2024.

Menurut Arief, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pendukung Prabowo-Sandiaga. Pertama, menolak membayar pajak kepada pemerintah.

Sebab, pemerintah yang terbentuk dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sah.

“Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019,” kata Arief.

Ditanggapi Menteri Keuangan 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tak khawatir dengan ancaman dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arif Poyuono yang menolak bayar pajak karena merasa hasil penghitungan suara di Pilpres 2019 ada kecurangan.

Sebab, wanita yang akrab disapa Ani ini merasa banyak politisi lain yang tak setuju dengan seruan Arif itu.

“Kalau saya lihat di antara teman-teman politisi sendiri juga sudah pada berkomentar. Jadi saya tetap berharap bahwa masih banyak yang memiliki cara pendekatan kenegarawanan yang baik,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, kewajiban membayar pajak telah diatur dalam undang-undang. Menurut dia, warga negara yang baik harus menaati peraturan untuk memajukan bangsanya.

“Boleh meminta haknya, tetapi juga kewajiban harus dilakukan,” kata dia.

Sri Mulyani menyampaikan, pendapatan negara dari pajak bisa digunakan untuk banyak hal.

“Seluruh aparat, termasuk DPR, partai politik juga dapat dari APBN jangan lupa. Karena mereka mendapat per kepala. Jadi kalau engga mau bayar pajak, ya negaranya enggak jalan,” ucap bendahara negara itu.

  ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!