Pengajuan Gugatan Prabowo-Sandi Ke MK Mundur hingga Pengamat Ungkap Berat Siapkan Bukti

oleh

Uri.co.id – Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiga Uno sepakat mengajukan sengketa Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat siang ini.

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno mengatakan, ‎pihaknya bakal mengajukan gugatan ke MK sekira pukul 14.00 WIB.

Pengajuan gugatan itu sekaligus pengumuman kuasa hukum untuk Badan Pemengan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

“Kami akan mengumukan tim dan mengajukan gugatan setelah Salat Jumat, sekitar pukul 14.00 WIB,” ujar Sandi di Kertanegara, Jakarta, Kamis (22/5/2019).

Sandi juga menuturkan, adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo juga telah ditunjuk sebagai penanggung jawab dari gugatan yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 02 ini.

“Jadi ini merupakan langkah Prabowo-Sandi untuk tetap berada di jalur konstitusional,” katanya.

Sandiaga Uno, mengimbau warga untuk bersabar menanti masuknya gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Makamah Konstitusi (MK).

“Dengan langkah yang kita tempuh ini (gugatan sengketa Pilpres 2019 ke MK) kami mengimbau masyarakat untuk sabar menanti proses masuknya gugatan ini di MK,” ucap Sandiaga.

Sandiaga mengatakan, pihaknya telah menyiapkan beberapa dokumen yang menjadi bukti saat mendaftarkan gugatan.

Dengan langkah hukum yang diajukannya ini, pihaknya berharap dapat mengawal pemilu yang jujur dan adil. Mengenai kemungkinan Sandi ikut ke MK atau tidak, ia belum dapat menjawab pasti.

“Belum dipastikan karena materinya terus dikebut nanti Pak Hasyim yang memberikan keterangan prosesnya bagaimana, prosesnya seperti apa, rencana kita untuk menggugat apakah kita harus mendampingi atau tidak,” kata Sandiaga.

Dengan adanya rencana pengajuan permohonan sengketa hasil Pemilu Presiden ini, polisi melakukan pengamanan ketat di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Meski demikan situasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi terpantau sepi pada Jumat (24/5/2019) siang pukul 13.30 WIB.

Berdasarkan pantauan Uri.co.id, hanya ada aparat keamanan dan awak media di Jalan Medan Merdeka Barat. Sebab, jalan itu sudah diblokade dan tak bisa dilalui kendaraan umum.

Pasukan Marinir berbaret ungu juga tampak siaga dengan tameng dan pentungan di tangannya. Kendaraan-kendaraan lapis baja juga diparkir di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat.
Beberapa kendaraan pengangkut personel TNI dan Polri juga melintas beberapa kali di depan MK.

Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan mengatakan, kepolisian beserta TNI menurunkan 8 kompi atau 800 personel untuk mengamankan Gedung Mahkamah Konstitusi, Gambir, Jakarta Pusat.
Calon Wakil presiden nomor 02, Sandiaga Uno di Masjid At-Taqwa, Jumat (24/5/2019).

Calon Wakil presiden nomor 02, Sandiaga Uno di Masjid At-Taqwa, Jumat (24/5/2019). (KOMPAS. COM/CYNTHIA LOVA)

Pengajuan Gugatan ke MK Mundur

Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menunjuk anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Bambang Widjojanto sebagai ketua tim kuasa hukum terkait permohonan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi ( MK).

Hal itu dikatakan Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak melalui akun Twitternya, Jumat (24/5/2019). “Kuasa hukum dipimpin oleh Mantan Wakil ketua KPK, Dr Bambang Widjayanto. @sosmedbw,” ujar Dahnil.

Menurut Dahnil, permohonan sengketa pilpres akan diajukan ke MK, Jumat malam ini.

“Insya Allah gugatan @prabowo @sandiuno terkait perselisihan hasil Pilpres di @Humas_MKRI akan dikirimkan hari ini, tepatnya malam nanti,” tutur dia.

Hal senada juga diungkapkan oleh Juru Bicara BPN Andre Rosiade. Andre mengatakan tim kuasa hukum yang diketuai oleh Bambang Widjojanto akan mendaftarkan permohonan sekitar pukul 20.30 WIB.

Namun, Andre tidak menyebut nama-nama lain yang tergabung dalam tim kuasa hukum tersebut.

“Tim kuasa hukum berangkat ke MK jam 20.30. Diketuai oleh BW (Bambang Widjojanto). Total kuasa hukum ada delapan orang,” kata Andre kepada wartawan.

Sebelumnya, Dahnil menyebut setidaknya lima nama anggota tim kuasa hukum yang akan mendaftarkan permohonan sengketa.

Kelima nama tersebut yakni, pengacara senior Otto Hasibuan, mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Denny Indrayana.

Selain itu ada pula Irman Putra Sidin dan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Rikrik Rizkiyana.

“Kita juga ada beberapa nama seperti tadi juga disampaikan, ada Bang Otto, ada Pak Irman, Prof Denny Indrayana, ada Mas Bambang Widjojanto, tapi belum difinalisasi timnya seperti apa,” uja Dahnil saat ditemui di kediaman Prabowo-Sandiaga, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (23/5/2019). (*)

Syarat Yang Harus Dibawa Kubu Prabowo

Juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono menyampaikan ada sejumlah syarat yang harus dibawa oleh kubu Prabowo Subianto – Sandiaga Uno untuk mengajukan gugatan ke MK.

“Jadi permohonan itu sendiri permohonan tertulis rangkap empat kemudian disertai daftar alat bukti dan alat bukti itu sendiri yang sesuai dengan daftar itu,” ujar Fajar di Kantor Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (23/5/2019).

Isi permohonan tersebut terdiri dari identitas pemohon, kewenangan MK, kedudukan kewenangan MK, kedudukan hukum, dan tenggat waktu pengajuan.

Tak hanya itu, kata dia, berkas permohonan itu juga harus diisi dengan posita atau hal yang dipersoalkan.

“Apa yang dipersoalkan? Apakah kecurangan? Terjadi di mana? Kalau kesalahan penghitungannya di mana? Kemudian ada petitumnya yaitu apa yang diminta,” ujar Fajar.

Fajar mengatakan, alat bukti juga harus dibawa pada saat mendaftarkan gugatan. Ia tegas menyebutkan, gugatan tak bisa diproses jika hanya berdasar klaim dan asumsi.

“Kalau terjadi kecurangan itu di mana saja kan begitu, di daerah mana saja, di TPS mana saja oleh siapa,” ujar Fajar, dikutip Wow.com dari Uri.co.id.

“Itu kemudian harus bisa membuktikan, pemohon harus bisa membuktikan. Artinya, tidak bisa kemudian di dalam persidangan hanya klaim, asumsi,” tambahnya.

Fajar menegaskan bahwa keinginan BPN Prabowo-Sandi untuk mengajukan gugatannya dibatasi hingga Jumat (24/5/2019) pukul 24.00 WIB.

Untuk itu, Fajar mengatakan, MK selalu siap jika BPN Prabowo-Sandi ingin mengajukan gugatan kepada pihaknya hingga batas waktu yang ditentukan.

“Intinya, MK siap menunggu sampai tenggat waktu pengajuan permohonan sengketa pilpres itu besok malam Jumat jam 24.00 WIB,” jelas Fajar.

“Oleh karena itu, terserah calon pemohon ini akan datang jam berapa. Yang pasti MK stand by,” tandasnya
Jokowi dan Prabowo

Jokowi dan Prabowo (Uri.co.id)

Tanggapan Pengamat

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi, menilai pengajuan gugatan di hari terakhir menunjukkan ketidaksiapan BPN dalam menyiapkan gugatan berserta bukti-bukti ke MK.

“Dulu waktu menggugat hasil Pilpres 2014 juga dilakukan hari terakhir. Gembar-gembornya akan membawa 10 truk kontainer bukti kecurangan, ternyata satu truk pun tidak pernah muncul,” kata Ari di Jakarta, Kamis (23/5/2019) dikutip dari Uri.co.id.

Ari menjelaskan, ditolaknya laporan klaim kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Bawaslu belum lama ini juga menunjukkan BPN tidak siap dengan bukti-bukti.

“Masak bukti yang diajukan print out dari berita-berita di media online. Ya jelas ditolak Bawaslu kalau begitu. Untuk membuktikan klaim kecurangan TSM perlu bukti-bukti otentik, bukannya laporan pemberitaan,” kata Ari yang mantan wartawan nasional ini.

Ari mengatakan, mempersiapkan gugatan sengketa hasil pemilu sambil mengumpulkan bukti-bukti otentik dalam tenggat waktu 3 hari adalah bukan hal yang mudah.

Siapapun penggugatnya, kata Ari, harus fokus dan bekerja keras dalam waktu tiga hari tersebut.

“Kalau ini kan BPN seperti fokus dan terkuras energinya oleh demonstrasi pendukungnya yang rusuh dua hari ini. Seharusnya mereka meminta demonstran pulang, dan BPN fokus mempersiapkan gugatan,” imbuh pengajar di sejumlah kampus ternama ini.

“Karena yang bisa mengubah penetapan KPU adalah putusan MK, bukan demonstrasi. Jadi energi di jalan kemarin harusnya dipindahkan ke ruang sidang. Kalau sudah begini habis duluan kan energinya sehingga kesulitan mengumpulkan bukti-bukti,” ujarnya.

Uri.co.id “Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Pukul 20.30, Diketuai Bambang Widjojanto” dan Ajukan Gugatan ke MK, Prabowo-Sandi Siapkan Dokumen Bukti ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!