KSAD Jenderal Andika Angkat Bicara Sasar 108 Jenderal Purn Dukung Prabowo-Sandi Tolak Hasil Pilpres

oleh

KSAD Jenderal Andika Angkat Bicara Sasar 108 Jenderal Purn Dukung Prabowo-Sandi Tolak Hasil Pilpres

“Tentang purnawirawan, mereka adalah senior-senior, dulunya komandan kami juga, kami yakin beliau-beliau juga punya kesadaran, kedewasaan,” ujar KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa.

Uri.co.id – Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa angkat bicara soal aksi 22 Mei 2019 yang disebut ada mobilisasi massa dari daerah ke ibu kota Jakarta.

Bahkan disebut beberapa purnawirawan TNI juga ikut menggerakkan massa seperti mantan Menko Polhukam dan KSAL Laksamana (Purn) TNI Tedjo Edhy Purdjianto.

Tedjo Edhy Purdjianto bersama 107 Purnawirawan TNI/Polri pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa menyatakan menolak hasil Pemilihan Presiden ( Pilpres) 2019. Mereka akan ikut aksi 22 Mei.

Jenderal Andika menyebutkan, belum ada pergerakan besar-besaran jelang hari pengumuman hasil Pemilu 2019 pada Rabu (22/5/2019) mendatang.

Andika mengatakan, pergerakan yang ada saat ini baru berupa pergerakan untuk melakukan aksi unjuk rasa pada hari pengumuman hasil Pemilu 2019.

“Kalaupun ada, itu relatif yang masih bisa dipandang sebagai keinginan untuk sekedar menyampaikan pendapat mereka,” kata Andika di Markas Kopassus, Senin.

Namun, Andika tidak memungkiri kemungkinan adanya pergerakan besar-besaran mendekati Rabu lusa.

“Sejauh ini tidak ada informasi yang menyatakan pergerakan besar-besaran itu tidak ada.

Tapi kan dengan berjalannya situasi ya tidak tahu,” ujar Andika.

Dia menambahkan, ia menghormati keputusan sejumlah purnawirawan TNI yang menyatakan akan ikut aksi pada Rabu lusa.

Andika meyakini, para purnawirawan tersebut tidak akan membuat kondisi menjadi kacau dengan status mereka sebagai pensiunan TNI.

“Tentang purnawirawan, mereka adalah senior-senior, dulunya komandan kami juga, kami yakin beliau-beliau juga punya kesadaran, kedewasaan,” ujar Andika.

KSAD mengatakan prajurit Komando Pasukan Khusus ( Kopassus) TNI Angkatan Darat disiagakan untuk mengamankan pengumuman hasil Pemilihan Umum 2019 pada Rabu (22/5/2019) mendatang.

Andika mengatakan, prajurit Kopassus akan diturunkan ketika kondisi di lapangan membutuhkan bantuan Kopassus.

“Mereka sudah sangat siap melaksanakan tugas untuk mengantisipasi sebagai cadangan.

Intinya, kami hanya ingin menyampaikan bahwa Angkatan Darat siap untuk ditugaskan apabila dibutuhkan,” kata Andika di Markas Kopassus, Senin (20/5/2019).

Andika menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polri mengenai rencana pengamanan kegiatan pada Rabu lusa.

Menurut dia, keputusan turun atau tidaknya prajrut Kopassus dan kesatuan TNI lainnya benar-benar akan ditentukan oleh perkembangan situasi di lapangan.

“Soal teknis gelarnya apakah kita di belakang, sejajar atau bagaimana saya yakin itu akan ditentukan bila situasi menentukan.

Tapi Kopassus seperti yang rekan lihat di sini kami standby,” kata Andika.

Ia berharap, pengumuman hasil Pemilu 2019 dapat berlangsung lancar dan damai sehingga prajurit-prajuritnya tidak perlu turun tangan untuk mengamankan situasi di lapangan.

Adapun titik-titik yang akan diamankan antara lain Kantor KPU, Bawaslu, dan Istana.

Andika menyebut, ada 16.882 prajurit TNI AD yang siaga di Jakarta untuk mengamankan kegiatan tersebut.

TNI AD telah menyiagakaan 16.882 prajurit di Jakarta untuk mengamankan sejumlah titik pada Rabu lusa.

Andika mengatakan, status prajurit TNI AD sebagai pasukan cadagan yang baru diturunkan bila kondisi di lapangan membutuhkan bantuan pengamanan dari TNI AD.

20.000 Personel Cadangan Siaga

Terpisah Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo, mengatakan aparat gabungan TNI dan Polri menyiagakan personel cadangan untuk mengamankan rencana aksi 22 Mei yang rencananya akan digelar di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Ada 20 ribu personel cadangan dari TNI dan Polri yang disiapkan bila dibutuhkan dalam situasi tertentu,” ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).

Sebelumnya, lanjut dia, aparat keamanan menyiagakan hampir 34 ribu personel.

Total 54 ribu personel ini khusus ditempatkan di Ibu Kota.

Dedi berharap penyampaian pendapat oleh massa dan pengumuman dan penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 berjalan lancar dan damai.

Ia menuturkan, para personel ini merupakan gabungan seluruh anggota Brimob Nusantara dari seluruh kepolisian daerah dan Perintis Nusantara yang merupakan anggota Sabhara Polri.

“Semua dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan pada 22 Mei, sebelum maupun sesudah pengumuman suara tingkat nasional,” sambungnya.

Anggota TNI dan Polri yang bersiaga di lokasi aksi, seperti diungkapkan Dedi, tidak dilengkapi peluru tajam dan senjata dalam mengamankan aksi.

Untuk memitigasi rencana aksi teror dari jaringan teroris, Dedi berujar, hingga kini Densus 88 terus memantau dan menangkap terduga teroris.

“Pelaku-pelaku dekat dengan masyarakat. Tidak menutup kemungkinan kelompok ini bergabung dengan massa, akan sulit untuk mendeteksi mereka,” imbuhnya.

Polri juga mengimbau masyarakat tidak turun ke jalan untuk menjadi massa aksi pada 22 Mei nanti lantaran ada indikasi teror yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

“Bahwa tanggal 22 Mei, masyarakat kami imbau tidak turun.

Kami tidak ingin ini terjadi (serangan) di kerumunan massa,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal di Mabes Polri, Jumat (17/5/2019).

Iqbal menegaskan bahwa terduga teroris berencana beraksi pada 22 Mei.

“Bahwa pelaku tindak pidana terorisme ini betul-betul memanfaatkan momentum pesta demokrasi,” ucap dia.

108 Jenderal Purnawirawan Dukung Prabowo-Sandi

Sebanyak 108 Purnawirawan TNI/Polri pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa menyatakan menolak hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Juru bicara Front Kedaulatan Rakyat, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto mengatakan, pihaknya menyaksikan berbagai kecurangan yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu yang dinilai terstruktur, sistematis dan masif.

“Ternyata kami melihat, menyaksikan dan merasakan bahwa pemilu ini dilakukan dengan kecurangan-kecurangan sejak dimulai saat perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penghitungan suara,” ujar Tyasno saat menggelar konferensi pers di Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).

“Kecurangan ini dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan masif.

Oleh karena itu maka kalau ini dilanjutkan tanpa menghilangkan kecurangan tersebut, yang terpilih adalah pemimpin yang suka curang, yang itu akan berakibat fatal pada kejayaan bangsa Indonesia,” ucapnya.

Sebanyak 108 Purnawirawan TNI/Polri pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa menggelar konferensi pers di Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019). Mereka menyatakan menolak hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Sebanyak 108 Purnawirawan TNI/Polri pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa menggelar konferensi pers di Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019). Mereka menyatakan menolak hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. (Uri.co.id/KRISTIAN ERDIANTO)

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu juga mengatakan pihaknya mendukung aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh masyarakat dalam menyikapi hasil pilpres.

Bahkan, menurut Tyasno, para purnawirawan TNI/Polri itu juga akan ikut berdemonstrasi di KPU saat pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara.

“Sekarang rakyat sedang bergerak untuk melaksanakan perjuangannya mengembalikan kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu kami sebagai purnawirawan TNI/Polri, tentu kami membantu dan bersama-sama dengan rakyat yang bergerak, untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat tersebut,” kata Tyasno.

Selain Tyasno, hadir pula dalam acara tersebut purnawirawan TNI/Polri yang menjadi anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, antara lain mantan Menko Polhukam Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edi Purdjiatno, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat dan mantan Gubernur Jawa Tengah Letjen TNI (Purn) Bibit Waluyo.

Ada juga Direktur Eksekutif BPN Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun dan mantan petinggi Polri Komjen Pol (Purn) Sofjan Jacoeb.

BANTAH ANGGOTA TNI TEWAS KENA MONKEYPOX

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa membantah kabar adanya anggota TNI yang meninggal akibat penyakit cacar monyet atau monkeypox.

Dia juga membantah adanya anggota TNI yang dirawat di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat akibat penyakit yang ditemukan di Afrika dan menyatakan belum ada kasus monkeypox di Indonesia.
“Dalam hal ini maka kami menyatakan bahwa berita itu tidak benar, tidak ada kasus monkeypox di RSPAD dan ini mengonfirmasi bahwa belum ada kasus itu di Indonesia,” kata Andika di Makopassus Cijantung, Senin (20/5/2019).

Kepala Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Kolonel dr. Anjar Budi Astoro, Sp menuturkan adanya anggota TNI yang sempat dirawat di RSPAD sebelum akhirnya meninggal.

Namun Anjar menegaskan bila anggota TNI asal Lampung yang bertugas sebagai Babinsa tidak meninggal karena terjangkit monkeypox seperti kabar yang beredar.

“Kami dari departemen penyakit dalam RSPAD mengetahui secara pasti pasien ini adalah anggota TNI. Tapi bukan kena penyakit cacar monyet ya,” ujar Anjar.

Anjar menjelaskan anggota TNI yang meninggal di RSPAD Gatot Soebroto beberapa waktu lalu tersebut mengalami gangguan darah sehingga memunculkan binti-bintik.

Anggota TNI tersebut, lanjut Anjar sudah dalam kondisi memburuk saat dirujuk ke RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat sehingga nyawanya akhirnya tak terselamatkan.

“Ada gangguan darah yang memunculkan binti-bintikknya. Setelah kita evakuasi ke RSPAD sudah semakin berat dan waktu itu gejala yang menonjol adalah kekurangan darah,” tuturnya.

KSAD Bantah Kabar Anggota TNI Meninggal karena Cacar Monyet, . ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!