Jokowi Diadukan BPN Lakukan Money Politics setelah Naikkan Gaji ANS/PNS, Ini Putusan Bawaslu

oleh

Jokowi Diadukan BPN Lakukan Money Politics setelah Naikkan Gaji ANS/PNS, Ini Putusan Bawaslu

Uri.co.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak dua laporan dugaan kecurangan pemilihan umum secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang diajukan Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Dalam sidang pembacaan putusan pendahuluan di Jakarta, Senin (20/5), Bawaslu menyebut laporan pertama atas nama Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, terhadap pasangan calon Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin, “tidak dapat diterima”.

Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, yang membacakan dokumen putusan, menyebut bukti laporan yang dimasukkan pelapor “hanya berupa printout berita online yang tidak didukung dengan bukti lainnya baik berupa bukti dokumen, surat, maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan terstruktur, sistematis, dan masif.”

Seraya mengutip Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum, Ratna Dewi mengatakan bukti printout berita tidak bisa berdiri sendiri.

“Dengan hanya memasukkan bukti berupa printout berita online dalam pelanggaran admistratif pemilu yang terjadi secara terstuktur, sistematis, dan masif, maka nilai kualitas bukti belum memenuhi syarat dalam ketentuan perundang-undangan,” papar Ratna Dewi.

‘Money politics’
Pada pembacaan putusan pendahuluan berikutnya, atas nama Dian Islamiwati Fatwa yang juga anggota BPN Prabowo-Sandiaga, Bawaslu pun menolak laporan dugaan pelanggaran kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Dian menuding pasangan Jokowi-Ma’ruf melanggar Pasal 286 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dimana Paslon dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Jokowi, menurut Dian, melanggar pasal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) no 15 tahun 2019 tentang kenaikan gaji aparatur sipil negara.

Langkah itu dinilai Dian sebagai “money politics”.

Akan tetapi, sebagaimana dibacakan anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, laporan itu tidak bisa diproses lebih lanjut.

Alasannya serupa dengan laporan pertama, yaitu “bukti laporan yang dimasukkan pelapor yang menunjukkan ada perbuatan terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh terlapor hanya link berita yang tidak didukung dengan bukti lainnya baik berupa bukti dokumen, surat, maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan terstruktur, masif dan sistematis.”

Bukti link berita, seperti dipaparkan Fritz, “harus didukung alat bukti lain, baik berupa dokumen, surat maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan masif yang dilakukan terlapor yang terjadi paling sedikit di 50% dari jumlah daerah provinsi di Indonesia”.

Setelah sidang, Dian menyesalkan putusan Bawaslu.

“Saya menyesalkan bahwa saksi belum sempat diperiksa, belum sempat ditanya, ini sudah diputuskan,” tuturnya kepada BBC News Indonesia, Senin (20/5).

Secara terpisah, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, merujuk Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum.

“Pelanggaran administrasi kan ada tahapannya, terutama pemeriksaan pendahuluan, Kalau dia sesuai, baru dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan.

Makanya silakan baca Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018,” cetus Fritz kepada BBC News Indonesia.

RESPONS KPU DAN BPN

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, selama ini KPU mengerjakan semua tugasnya sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada.

“KPU mengerjakan semua tugasnya sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada,” kata Arief saat ditemui di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Arief mengatakan, semua yang dituduhkan kepada KPU, selalu dijelaskan secara transparan apa yang dikerjakan dan bagaimana prosedur kerja KPU.

Oleh karena itu, menurut dia, apa yang diputuskan Bawaslu berarti sesuai dengan apa yang dikerjakan KPU.

“Itu sudah kita jelaskan semua, dan kemudian disimpulkan Bawaslu berarti sudah sejalan dengan apa yang kita kerjakan sekarang,” pungkasnya.

Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi putusan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) yang menolak laporan BPN soal pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Menurut Dasco, Bawaslu baru menolak satu laporan. BPN, kata dia, masih memiliki sejumlah bukti yang bisa dilaporkan ke Bawaslu.

“Jadi begini laporan BPN yang masuk ke Bawaslu soal TSM itu baru satu ya yang tadi diputus oleh Bawaslu belum dapat diteruskan ke persidangan,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Laporan yang ditolak adalah mengenai keterlibatan aparatur sipil negara untuk pemenangan paslon capres dan cawapres nomor urut 01.

Dasco bisa memahami jika bukti-bukti yang disampaikan BPN belum sesuai dengan ketentuan Bawaslu.

BPN akan mengevaluasi kembali bukti-bukti agar bisa sesuai dengan yang diminta Bawaslu.

Kemudian BPN akan memasukan kembali laporan pelanggaran pemilu terkait keterlibatan ASN ini bersama laporan lainnya.

Dia menegaskan ada laporan pelanggaran pemilu lainnya yang akan diajukan BPN ke Bawaslu.

“Ada tiga laporan lagi yang akan kita masukan ke Bawaslu termasuk mengompilasi laporan tadi yang belum bisa diterima oleh Bawaslu,” ujar Dasco.

Terkait tiga laporan lain itu, Dasco mengatakan salah satunya adalah soal pelanggaran dalam pemilu luar negeri.

Namun dua laporan lainnya masih dirahasiakan karena masih dalam mengumpulkan alat bukti.

Artikel ini dikompilasi dari BBC News Indonesia berjudul: Prabowo: Dua laporan BPN ditolak Bawaslu karena hanya mencantumkan bukti berita online dan Kompas.com “Aduan Ditolak Bawaslu, BPN Sebut Ada Dugaan Pelanggaran Pemilu Lain yang Akan Dilaporkan” ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!