Rektor se-Sumut Lakukan Pendatangan Pernyataan Sikap Terkait Situasai Politik Pascapemilu

oleh

Rektor se-Sumut Lakukan Pendatangan Pernyataan Sikap Terkait Situasai Politik Pascapemilu

Uri.co.id– Para rektor dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di Sumatera Utara (Sumut) melakukan penandatanganan pernyataan sikap pimpinan perguruan tinggi terkait situasi politik pascapemilu.

Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Runtung Sitepu, mengatakan, ada beberapa poin yang dikeluarkan dari pernyataan sikap tersebut dan juga beberapa imbauan kepada masyarakat, penyelenggara pemilu dan para elit politik.

“Sebenarnya yang mendasari adalah bahwa kita sebagai pimpinan perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa dan ingin agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan orang-orang yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya saat temu pers di Gedung Biro Pusat Administrasi USU, Kamis (16/5/2019).

Ia menjelaskan, dengan pernyataan sikap dari para rektor tentu masyarakat juga akan ikut serta sehingga bisa tetap tenang, karena siapapun yang menang nantinya merupakan kemenangan dari seluruh bangsa Indonesia.

“Pernyataan sikap ini juga menjadi panutan bagi masyarakat bahwa tokoh pendidikan se Sumut sudah membuat pernyataan sikap terhadap pemilu,” jelasnya.

Ia menuturkan, kerukunan dan keakraban seluruh warga negara Indonesia adalahharga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan hal tersebut sebenarnya yang mendasari pernyataan sikap yang dilakukan tersebut.

“Langkah yang dibuat ini sebenarnya bukan pemadam kebakaran, tetapi sebagai langkah preventif untuk tidak terjadi. Imbauan untuk sama-sama menahan diri dan menghargai hasil dari Pemilu,” tuturnya.

Ia menerangkan, pernyataan sikap tersebut kemudian dikirim kepada lembaga terkait seperti KPU, Bawaslu, dan juga kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti).

“Selain pernyataan sikap tersebut, para rektor juga selalu mengimbau dan melakukan pendekatan-pendekatan kepada mahasiswa supaya tidak ikut demo yang tanpa tujuan yang jelas. Jadi kalau ada yang demo tentu pendekatan yang selalu kita lakukan di perguruan tinggi adalah pendekatan orang tua dan anak. Ya kita nasehati,” terangnya.

Ia mengatakan, jika ada mahasiswa, tenaga pendidik dan dosen yang terlibat apalagi sebelumnya sudah memberikan aba-aba dan imbauan pernyataan sikap seperti ini maka jika ada proses hukum maka tidak akan menghalanginya.

“Jika tetap ada oknum baik dosen, tenaga pendidikan ataupun mahasiswa yang bertindak sendiri tanpa ada izin dari pimpinan perguruan tinggi dan kemudian melakukan hal-hal yang melanggar hukum, tentu kita tidak bisa menghalangi proses hukum untuknya,” katanya.

(pra/Uri.co.id) ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!